-->

APBD Sumbar Bisa Dicairkan

Rabu, 12 Februari 2014 08:52 WIB

PADANG, HALUAN — Kementerian Dalam Negeri sudah menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat 2014 yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbar Zaenuddin, Selasa (11/2).

Melihat kondisi saat ini dengan tidak banyak lagi provinsi  yang belum me­netapkan APBD, Zai­nuddin optimis APBD Sumbar bisa diaplikasikan sebelum ber­akhirnya bulan Februari ini.

“Menurut ketentuan, evaluasi ini maksimal diselesaikan dalam rentang waktu 15 hari. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita optimis bisa diselesaikan dalam waktu dua atau tiga hari oleh Kemendagri,” jelas Zaenuddin, Selasa (11/2) ketika dihubungi via telepon.

Usai diterimanya re­komendasi dari Mendagri ini, maka TAPD akan membahas bersama DPRD.

“Karena rekomendasi ini sifatnya jelas, maka pem­bahasan bisa dilakukan dalam waktu satu atau dua jam saja,” tambah Kepala DPKD Sumbar ini.

Evaluasi dari Ke­men­dagri ini sendiri akan merujuk pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dengan perubahan pada Permendagri Nomor 59 tahun 2009 dan perubahan pada Permendagri Nomor 21 tahun 2011.

Dengan demikian APBD Sumbar pun bisa di­apli­kasikan di bulan Februari ini juga. Bisa diaplikasikan berarti sejumlah kegiatan seperti pencairan dana untuk dimulainya kegiatan infra­struktur jalan, pencairan anggaran pemilihan gu­bernur, dan kegiatan lainnya di masing-masing SKPD seperti pem­bayaran honorer.

Terkait APBD di daerah Sumbar sendiri, kata Zae­nuddin pihaknya belum menerima berkas APBD dari satu kabupaten yaitu Kabupaten Solok Selatan. Provinsi sudah memberikan teguran kepada kabupaten tersebut. Sebelumnya, pihak Kabupaten Solok Selatan berencana menetapkan APBD pada 28 Februari mendatang. Karena ter­tundannya penetapan ini, maka dikenakan sanksi penundaan DAU sebanyak 25 persen hingga APBD ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri juga mengalami sanksi penun­daan DAU. Karena sudah lalai dalam membahas APBD Sumbar, sehingga finalisasi tidak bisa dilak­sanakan sebelum 31 Januari 2014 lalu. Sumbar baru melakukan penetapan APBD pada 6 Februari lalu.

Sejumlah persoalan me­warnai pembahasan APBD yang berakhir pada mo­lornya penetapan. Pada pembahasan APBD Sumbar 2014 yang menjadi persoalan paling ruwet adalah “perang” kepentingan anggaran ban­sos dan hibah antara ke­lompok gubernur dengan jajaran DPRD Sumbar yang terdiri dari berbagai parpol. Terbongkarnya pos anggaran hibah safari dakwah PKS pada APBD Tahun 2013 senilai Rp1,9 miliar m­erupakan cikal bakal mun­culnya seteru hebat tersebut. (h/eni)

sumber : http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/29676-apbd-sumbar-bisa-dicairkan

Top