-->

DPRD SUMBAR SAHKAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Selasa, 25 Juni 2019 08:42 WIB

Padang, 24/6/2019 DPRD sumbar sahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  2018 Sumbar menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (24/6). Dari pengesahan tersebut, DPRD Sumbar menyoroti sejumlah permasalahan, salah satunya sisa alokasi anggaran (silpa) sebesar Rp. 628 miliar.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim saat memimpin sidang paripurna menjelaskan, secara umum realisasi pengelolaan APBD tahun 2018 berjalan optimal. Dimana pendapatan daerah hingga akhir tahun 2018 sebesar Rp.6,29 Triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah masih belum optimal yang hanya terealisasi sebesar Rp 6, 26 Triliun dan menjadi silpa sebesar Rp.628 miliar, ujarnya

Dia mengatakan, hal itu mesti menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik kedepannya. Dari hasil audit BPK RI, Sumbar mendapatkan opini WTP hal itu belum sepenuhnya menjadi acuan, karena DPRD masih mencatat adanya kegiatan yang belum tepat sasaran. DPRD Sumbar mencatat, lanjutnya kelemahan yang terjadi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 masih sama dengan tahun sebelumnya. Diantaranya target PAD khususnya pajak lebih rendah dari potensi yang ada, lemahnya pengawasan sehingga hasil kegiatan tidak sesuai dengan sasaran. Tidak hanya itu proses tender kegiatan juga mengalami keterlambatan.

Terjadi permasalahan yang sama dari tahun ke tahun menandakan OPD terkait belum serius menidaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah tegas politisi golkar tersebut. Dilanjutkannya, alokasi bantuan keuangan kabupaten/kota sangat rendah dengan capaian 4,87 persen. Padahal dana tersebut sangat strategis untuk mempercepat pembangunan daerah. Berangkat dari sejumlah permasalahan itu, DPRD meminta pemprov melakukan inventarisir capaian kinerja yang belum selesai dan memasukan kepada APBD perubahan tahun 2019.

Dia menambahkan, dari hasi pembahasan yang dilakukan banggar DPRD Sumbar bersama TAPD Pemprov terkait pada Pertanggungjawaban APBD 2018, telah dilengkapi dengan sejumlah pendapat fraksi. Alhasil tujuh fraksi DPRDSumbar menerima dengan catatan, satu fraksi menolak dan satu fraksi lagi tidak memberikan jawaban. Sementara itu, dua fraksi yang menolak dan tidak memberikan jawaban yaitu Nasdem dan Hanura. Alasan fraksi itu menolak karena banyak program yang sudah dianggarkan, namun tidak dibayarkan oleh pemerintah Pemprov.

Banyak Bantuan Keuangan Khusus (BKK) belum cair, jumlahnya puluhan miliar, ini ada yang program fisik dan juga non fisik, kita dari nasdem sangat menyayangkannya.ujar anggota fraksi Nasdem, Endarmy yang melakukan interupsi pada pertengahan paripurna. Kondisi saat ini karena banyak BKK yang belum dicairkan membuat pemkab/pemkot kebingunan. Padahal proyek BKK ini telah dikerjakan oleh kontraktor, namun uangnya sampai sekarang belum dibayarkan.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan Pemeriksaan Pertanggungjawaban APBD 2018 dilakukan oleh pihak pihak. Diantaranya BPK dan Inspektorat, semua masukan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.

Sumber: Padang Ekspres (25/6)

Top