-->

Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Denda PKB dan BBNKB Non BA kepada Para Kepala UPTD P3 se Sumatera Barat

Senin, 02 September 2019 16:25 WIB

Bakeuda (20/08/ 2019), Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar, Sabtu 31 Agustus 2019 dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Denda PKB dan BBNKB Non BA kepada Para Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Provinsi se Sumatera Barat. Rapat yang dimulai jam 09.00 wib dipimpin langsung oleh kepala Badan Keuangan Daerah Zaenuddin, SE, MM dan didampingi oleh Kepala Bidang Pajak dan Kepala UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa tujuan Rapat ini adalah untuk mengatasi permasalahan baik dari segi sistem maupun teknis pelaksanaan implementasi pemutihan denda PKB dan BBNKB Non BA di Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2019. Kebijakan pemutihan ini dilakukan karena rendahnya realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada TW III Tahun 2019 ini yang hanya mencapai 50 %. Sedangkan dari segi tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) tidak lebih dari 50 % dari jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat di Sumatera Barat.

Dengan rendahnya tingkat penerimaan dan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, hal ini telah dilakukan survey secara random dengan hasil bahwa penyebab menurunnya realisasi penerimaan wajib pajak adalah karena menurunnya daya beli masyarakat sehingga untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat cenderung menunda.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencoba melakukan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat untuk melakukan kewajiban membayar PKB dengan melakukan penghapusan terhadap denda PKB dan BBNKB Non BA. Melalui kebijakan ini, diharapkan tingkat penerimaan dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB dan BBNKN Non BA dalam meningkat yang otomatis akan meningkatkan penerimaan terhadap pajak. Untuk itu, Kepala Bakeuda meminta kepada Kepala UPTD PPD Samsat se-Sumatera Barat agar melakukan inovasi dan upaya secara maksimal agar wajib pajak mempunyai kesadaran untuk melakukan kewajibannya untuk membayar PKB dan BBKN Non BA sehingga indeks kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Pada Kesempatan yang sama Kepala UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah Suhendri, S.Kom, M.Sc menambahkan bahwa dari segi aplikasi e-Samsat, setelah dilakukan pengembangan sistem dan diujicoba oleh Analis Pajak pada UPTD SIKD Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada dasarnya sistem telah berjalan sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 973/1666/UPTD.SIKD-B.Keuda/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Implementasi denda PKB dan BBNKB Non BA pada aplikasi e-Samsat. Uji coba dan penerapan juga  dilakukan didepan Bapak Kepala Bakeuda Prov. Sumbar yang disaksikan oleh Kepala UPTD PPD Samsat se-Sumatera Barat bahwa tidak terdapat kesalahan dalam pengembangan sistem. Untuk itu, sistem sudah dapat diimplementasikan mulai pada 1 September 2019.tambahya

sumber : UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah

Top