Wajib Pajak Duga Kena Pungutan Liar di Samsat

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Sebagian besar wajib pajak yang bermaksud membayar pajak kendaraan, baik roda dua maupun empat di Kantor Samsat Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), menduga dikenai pungutan liar dalam pembayaran cek fisik kendaraannya.

Pewarta ANTARA di Bukittinggi, Senin mendapat laporan bahwa mereka yang membayar biaya cek fisik kendaraan roda dua dan empat dikenai biaya Rp25 ribu-Rp150 ribu.

Untuk biaya cek fisik kendaraan dikenai pungutan Rp25 ribu roda dua dan roda empat Rp50 ribu. Sedangkan bagi yang berasal dari luar kota (luar Bukittinggi,red) dan pedagang kendaraan Rp60 ribu serta Rp150 ribu untuk cek fisik jual beli kendaraan.

Seorang warga Kabupaten Agam, Man mengakui akan mahalnya biaya cek fisik kendaraan di Samsat Bukittinggi.

"Biaya cek fisik kendaraan sebesar Rp50 ribu, yang diminta tanpa bukti kwitansi resmi," katanya.

Hal serupa juga dikeluhkan, Hari, yang mengatakan cek fisik kendaraannya diminta Rp25 ribu dan tak mendapatkan kwitansi pembayaran.

"Pembayaran untuk cek fisik sebesar Rp25 ribu apakah resmi atau tidak saya tidak tahu," katanya.

Biaya cek fisik tersebut menurut warga telah dikenai pungutan liar kemungkinan bisa saja terjadi lantaran Samsat tidak membuat tarif resminya sehingga seenaknya oknum petugas Samsat mematok harga.

Ia mengatakan, saat mengurus balik nama Bae Balik Kendaraan Bermotor (BPKB), dipungut biaya dengan alasan faktur BPKB yang lama hilang sebesar Rp25 ribu dengan berdalih balik nama BPKB diperlukan faktur BPKB yang lama. Padahal, faktur BPKB ada di tangan polisi setempat.

"Seharusnya tidak dipungut biaya mengenai tidak dilengkapinya faktur BPKB yang lama ketika mengurus penerbitan BPKB baru yang akan dibaliknamakan," katanya.

Selain itu, pengurusan BPKB kendaraan bermotor dari bulan Mei 2013 hingga Oktober 2013 tidak kunjung selesai padahal telah membayar pajak sesuai dengan tarif.

Kepala UPTD Kantor Samsat Bukittinggi, Hidayat, membantah adanya pungutan liar di Samsat Bukittinggi. Lantas biaya seharusnya, ia mengatakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hidayat mengatakan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menentukan biaya cek fisik karena kebijakan tersebut adalah petugas lain di dalam kantor Samsat.

"Di dalam kantor Samsat ini ada tiga instansi selain UPTD saya pimpin, yaitu kepolisian dan Jasa Raharja," katanya.

Mengenai tidak adanya seorang pimpinan perwakilan kepolisian seperti unit regident, ia mengakui, sejak diangkatnya Kanit Regident sebagai Kapolsek terjadi kekosongan di unit regident Samsat.

Ia mengatakan, telah memberikan teguran berupa surat peringatan pertama dan kedua kepada oknum petugas Samsat yang terbukti mencari keuntungan dari pekerjaannya.

Kasat Lantas Polres Kota Bukittinggi AKP M.Sudjarot Zakun kepada wartawan dengan tegas akan menindak anggotanya yang ketahuan melakukan pungutan liar diluar ketentuan yang berlaku. (*

sumber : http://www.antarasumbar.com/berita/bukittinggi/d/3/316919/wajib-pajak-duga-kena-pungutan-liar-di-samsat.html

INFO PAJAK KENDARAAN

Masukkan Nomor Plat Kendaraan

AGENDA KEGIATAN
    APBD
    APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.541.809.730
    - Pendapatan Asli Daerah2.082.676.786
    - Dana Perimbangan4.396.280.577
    - Lain-Lain APBD Sah62.852.368
    Belanja Daerah7.497.197.676
    - Belanja Tidak Langsung4.397.042.214
    - Belanja Langsung3.100.155.461
    Pembiayaan470.671.000
    - Penerimaan Pembiayaan377.335.500
    - Pengeluaran Pembiayaan93.335.500
    REALISASI APBD
    Realisasi APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah5.498.517.705
    - Pendapatan Asli Daerah1.843.350.936
    - Dana Perimbangan3.595.674.345
    - Lain-Lain APBD Sah59.492.424
    Belanja Daerah5.038.664.490
    - Belanja Tidak Langsung3.763.166.857
    - Belanja Langsung1.275.497.632
    Pembayaran308.404.594
    - Penerimaan Pembayaran328.404.594
    - Pengeluaran Pembayaran20.000.000
    INFO SP2D

    Fans Page

    LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

    `