Masyarakat Berdesakan Urus Hibah dan Bansos

PADANG, HALUAN — Belum selesai permasalahan pencairan hibah dan bansos di tahun 2013, sejumlah masyarakat pun sudah datang berbondong-bondong datang ke Kantor Gubernur Sumatera Barat untuk mengurus hibah dan bansos 2014. Informasi hibah dan bansos 2014 yang diterima ma­sya­ra­kat ini pun simpang siur. Sementara pihak kantor gubernur tidak mampu menjelaskan. Di Kelurahan Seberang Padang, warga mengamuk untuk mendapatkan bantuan surat keterangan miskin, Kamis (9/1).

Warga berduyun-duyun datang ke kantor lurah untuk mengurus surat miskin karena dapat informasi ada bantuan dari Gubernur Sumatera Barat. Pe­nutu­ran salah seorang Kasi  Kesejah­teraan Sosial Kelurahan Seberang Padang, Irdawati kepada Haluan, Kamis (9/1) bahwa warga datang beramai-ramai ingin mengurus surat keterangan miskin. Saat ditanyai, mereka menjawab bahwa ada bantuan dari pemerintah dan luar negeri yang syaratnya harus mempunyai surat tersebut.

“Tidak hanya masyarakat miskin saja yang mengurus surat miskin, namun masyarakat kaya pun ikut mengurus surat miskin. setelah kami beritahukan bahwa syaratnya harus dari golongan warga miskin, warga malah mengamuk dan memukul meja kami. Sontak kami terkejut dengan perlakuan ini. Sudahlah beritanya simpang siur, ditambah lagi warga yang berdesakan menjadi gaduh,” jelas Iradawati.

Iradawati juga menambahkan bahwa berita ini belum pasti adanya, namun warga sudah berbondong-bondong datang.

Di kantor gubernursendiri, pada pagi hari, tidak begitu banyak yang datang. Tetapi mendekati sore hari, jumlah masyarakat pun semakin banyak dan berdesakan untuk memasuk­kan surat per­mohonan ke Biro Umum Kantor Gubernur. Kebanyakan berasal dari Kota Padang.

“Kami diberitahu, bahwa hari ini hari terakhir memasukkan proposal. Informasi ini didapat dari mulut ke mulut yang akhirnya menyebar luas. Ya karena hari terakhir, semuanya bergegas,” terang Nursimah yang berasal dari Puruih Kota Padang.

Nursimah mengaku permo­honan yang diajukannya ini untuk putranya yang saat ini sedang sekolah di SMA. Kehidu­pannya yang susah pun membuat dirinya rela mengha­biskan waktunya mengurus bantuan ini.

Sementara itu, Emi yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang penjahit mengatakan sangat membutuhkan bantuan pendidikan yang diharapkan ini. Karena saat ini dirinya menjadi tulang pungung keluarga.

“Saya dengar dari teman. Tadi sewaktu di dalam petugas mengata­kan kepada saya untuk datang lagi pada bulan ketiga. Mau satu tahun menunggu atau tidak, bagi saya tidak masalah, yang penting bisa membantu saya membayar­kan uang sekolah anak,” terang Emi.

Sejumlah warga yang menda­tangi kantor gubernur ini sudah menyiapkan syarat yang akan mereka gunakan untuk mengu­rus hibah dan bansos. Dimulai dari surat permohonan yang ditulis menggunakan tulisan tangan, surat keterangan tidak mampu, KTP, kartu keluarga dan lainnya yang biasa digunakan untuk mengurus bantuan. Di depan biro ini sendiri tidak ada pengumuman syarat pengurusan hibah dan bansos. Namun hanya tertulis jam kerja untuk pengu­rusan hibah dan bansos.

Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, Asben Hendri menga­takan tidak bisa menolak masya­rakat yang membawa surat permohonan ini.

“Karena kami hanya mene­rima saja. Lalu mencatat apa saja berkas yang diberikan oleh masyarakat. Khawatir nanti, sewaktu surat sudah diserahkan kepada SKPD ada persyaratan yang tidak lengkap dan dikatakan kami yang salah, “ terangnya.

Asisten III Bidang Adminis­trasi Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Sudirman Gani menga­takan, pihaknya tidak membuat pengumuman resmi untuk pengurusan hibah dan bansos ini. Karena menganggap ini bukan hal yang baru bagi masyarakat dan sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu.

“Namun kita menerima hing­ga 28 Februari. Per­mohonan kita masukkan dalam APBD 2014 Perubahan. Sementara untuk 2015, kita terima proposal hingga Maret mendatang,” katanya.

Diterangkannya, usai surat ini di­terima di biro umum akan dipilah oleh Tim 9 untuk diserah­kan kepada SKPD terkait. Usai itu, akan dilakukan verifikasi oleh SKPD dan kemudian lapo­ran­nya diberikan kepada Tim 9. Tim 9 pun bertugas utnuk menyam­paikan hal ini ke TAPD yang ke­mu­dian akan diakomodir dalam KUA PPAS APBD 2014 Peru­bahan. “Layak atau tidak, SKPD lah yang menentukan. Tersedia atau tidak anggarannya, DPRD dan TAPD lah yang menyepakati,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam pemba­hasan KUA PPAS APBD 2014 sendiri, anggota  DPRD  menga­takan anggaran hibah dan bansos 2014 akan dimasukkan dalam APBD Perubahan karena belum selesainya verifikasi yang dilaku­kan oleh masing-masing SKPD.

Dengan masuknya sejumlah permohonan hibah dan bansos 2014 yang jumlahnya mencapai ratusan ini, bukan tidak mung­kin, verifikasi pun akan berlang­sung lama dan masya­rakat diminta menunggu lama. Tentu kekecewaan masyarakat yang sudah datang berdesak-desakan ini tidak diinginkan oleh semua pihak. (h/mg-win/eni)

sumber : http://harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/28961-masyarakat-berdesakan-urus-hibah-dan-bansos

INFO PAJAK KENDARAAN

Masukkan Nomor Plat Kendaraan

AGENDA KEGIATAN
    JADWAL SAMSAT KELILING HARI INI
    APBD
    APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.541.809.730
    - Pendapatan Asli Daerah2.082.676.786
    - Dana Perimbangan4.396.280.577
    - Lain-Lain APBD Sah62.852.368
    Belanja Daerah7.497.197.676
    - Belanja Tidak Langsung4.397.042.214
    - Belanja Langsung3.100.155.461
    Pembiayaan470.671.000
    - Penerimaan Pembiayaan377.335.500
    - Pengeluaran Pembiayaan93.335.500
    REALISASI APBD
    Realisasi APBD BULAN 12 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.396.829.956
    - Pendapatan Asli Daerah2.334.922.799
    - Dana Perimbangan4.027.349.115
    - Lain-Lain APBD Sah34.558.041
    Belanja Daerah6.569.769.078
    - Belanja Tidak Langsung3.928.912.945
    - Belanja Langsung2.640.856.134
    Pembayaran481.492.383
    - Penerimaan Pembayaran501.905.483
    - Pengeluaran Pembayaran20.413.100
    INFO SP2D

    Fans Page

    LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

    `