Politikus Penghambat APBD Harus Ditindak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya pandangan yang menyebutkan politikus menghambat penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 ditanggapi beragam. Salah satunya datang dari wakil rakyat di DPR yang menilai para politikus yang menunda-nunda pengesahan anggaran sebaiknya diberikan sanksi tegas.

‘’Pengesahan APBD yang terlambat memang harus ada tindakan,’’ ujar Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa, di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (21/1). Menurutnya, ada mekanisme tata tertib (tatib) dewan yang mengatur mengenai penyelesaian pembahasan APBD.

Dikatakan Agun, politikus yang menghambat penyelesaian APBD tidak membangun etika politik yang baik. Oleh karena itu, politikus seperti itu jangan dipilih kembali dalam pemilihan umum (pemilu) mendatang

Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Gamari mengatakan, tidak sepenuhnya benar penilaian pengamat yang menyatakan politikus menghambat penyelesaian APBD. ‘’Mungkin ada oknum dewan, tapi pengaruhnya tidak signifikan untuk menunda-nunda atau menghambat penyelesaian APBD,’’ terang dia.

Terlebih, kata anggota fraksi PKS ini, pengambilan keputusan di DPRD dilakukan secara kolektif kolegial. Sehingga bila ada oknum yang menghambat tidak terlalu besar suaranya. Bila ada keterlambatan pengesahan APBD, kemungkinan ada permasalahan yang terjadi. Misalnya, kalangan dewan meminta penjelasan terkait sejumlah program pemerintah yang dimasukkan dalam APBD.

Permintaan penjelasan ini, lanjut Gamari, merupakan sesuatu yang wajar untuk memastikan apakah program yang direncanakan itu benar-benar prorakyat atau tidak. Keterlambatan penyelesaian APBD juga terkait masalah komunikasi antara pemerintah daerah (pemda) dan kalangan DPRD. ‘’Kuncinya, ada komunikasi yang baik antara pemda dan DPRD untuk membahas APBD,’’ katanya.

Bila tidak ada komunikasi, lanjut Gamari, maka penyelesaiannya akan menjadi terhambat. Sehingga ia menyarankan daerah yang terlambat penyelesaian APBD agar segera membangun komunikasi yang baik antara pemda dan kalangan DPRD.

 

sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/21/mzr12v-politikus-penghambat-apbd-harus-ditindak

INFO PAJAK KENDARAAN

Masukkan Nomor Plat Kendaraan

AGENDA KEGIATAN
    JADWAL SAMSAT KELILING HARI INI
    APBD
    APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.541.809.730
    - Pendapatan Asli Daerah2.082.676.786
    - Dana Perimbangan4.396.280.577
    - Lain-Lain APBD Sah62.852.368
    Belanja Daerah7.497.197.676
    - Belanja Tidak Langsung4.397.042.214
    - Belanja Langsung3.100.155.461
    Pembiayaan470.671.000
    - Penerimaan Pembiayaan377.335.500
    - Pengeluaran Pembiayaan93.335.500
    REALISASI APBD
    Realisasi APBD BULAN 12 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.396.829.956
    - Pendapatan Asli Daerah2.334.922.799
    - Dana Perimbangan4.027.349.115
    - Lain-Lain APBD Sah34.558.041
    Belanja Daerah6.569.769.078
    - Belanja Tidak Langsung3.928.912.945
    - Belanja Langsung2.640.856.134
    Pembayaran481.492.383
    - Penerimaan Pembayaran501.905.483
    - Pengeluaran Pembayaran20.413.100
    INFO SP2D

    Fans Page

    LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

    `