Silpa APBD Sumbar Kecil Pengaruhi Pembangunan Pro Rakyat

nusantaranews.net ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama BPKP melakukan sosialisasi kajian  tentang penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik, di auditorium Gubernur , Selasa pagi (17/6). Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Irwan Prayitno, Sekdaprov. Ali Asmar,MPd, Bupati/Walikota se Sumatera Barat, Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar, BPKP wilayah Sumbar.

Dalam kesempatan tersebut  Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, silpa yang terdapat dalam APBD 2013, 55 miliar diantaranya dana Beasiswa yang berasal dari Rajawali. Dana tersebut sejak empat tahun lalu tidak terealisasi karena tidak ada aturan yang membolehkan dana tersebut boleh direalisasikan.

Kemudian belanja barang dan jasa terdapat Rp.65 miliar dan belanja modal terdapat Rp.37 milir. Belanja modal itu tidak terealisasi karena masalah tanah akibat pembebasan tanah dengan masyarakat tidak selesai. Pemerintah tidak bisa membayar dananya, karena masalahnya masih bersengketa antara si pemilik tanah.

Disamping itu, dana hibah bansos tidak cair karena ada aturan yang belum tidak diikuti. Dari kondisi hanya sebahagian kecil nilainya yang kegiatan silpa yang  tidak berjalan dalam program pembangunan. Kita akan tetap monitoring, evaluasi dan awasi SKPD agar berkerja dengan baik sesuai dengan program dan target kegiatan yang dilakukan,  ujarnya.

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Bidang  Akuntan Negara Gatot Darmasto menyayangkan jika terjadi silpa akibat program pembangunan di daerah tidak jalan.
Menurut Gatot Darmasto, pihaknya selalu memonitoring substansi silpa yang terjadi di setiap APBN dan APBD. Ia menilai, jika silpa terjadi akibat penghematan dari pengadaan merupakan suatu hal yang baik,

Namun, jika terjadi akibat program yang  tidak jalan dan akhirnya mengendap dan menjadi silpa, sungguh sangat disyangkan, sebab dana APBN dan APBD berasal dari rakyat seperti pajak dan retribusi daerah serta sumberdaya alam untuk pembangunan. Gatot Darmasto mencontohkan, belanja modal yang tidak terealisasi secara optimal, padahal mempunyai multy flayer efek terhadap pembangunan.

Ia meminta kepada kepala daerah berupaya mengelola dana APBD sebaik mungkin dan bagimana memperkecil silpa. Tidak hanya menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan efek terhadap kepentingan masyarakat. Berikut keterangan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Bidang  Akuntan Negara Gatot Darmasto kepada wartawan usai Sosialisasi Penyusunan APBD yang Memperioritaskan Kepentingan Publik.

Lebih lanjut Gatot Darmasto menambahkan, berdasarkan catatan BPKP ditemukan silpa dalam APBD Sumbar tahun 2013 sebesar Rp240 miliar atau sekitar 8,6 persen dari total APBD Sumbar di tahun itu.Zardi

sumber : http://www.nusantaranews.net/2014/06/silpa-apbd-sumbar-kecil-pengaruhi.html

 

INFO PAJAK KENDARAAN

Masukkan Nomor Plat Kendaraan

AGENDA KEGIATAN
    JADWAL SAMSAT KELILING HARI INI
    APBD
    APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.541.809.730
    - Pendapatan Asli Daerah2.082.676.786
    - Dana Perimbangan4.396.280.577
    - Lain-Lain APBD Sah62.852.368
    Belanja Daerah7.497.197.676
    - Belanja Tidak Langsung4.397.042.214
    - Belanja Langsung3.100.155.461
    Pembiayaan470.671.000
    - Penerimaan Pembiayaan377.335.500
    - Pengeluaran Pembiayaan93.335.500
    REALISASI APBD
    Realisasi APBD BULAN 12 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.396.829.956
    - Pendapatan Asli Daerah2.334.922.799
    - Dana Perimbangan4.027.349.115
    - Lain-Lain APBD Sah34.558.041
    Belanja Daerah6.569.769.078
    - Belanja Tidak Langsung3.928.912.945
    - Belanja Langsung2.640.856.134
    Pembayaran481.492.383
    - Penerimaan Pembayaran501.905.483
    - Pengeluaran Pembayaran20.413.100
    INFO SP2D

    Fans Page

    LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

    `