DPRD Isyaratkan Melawan

PADANG, HALUAN —Sejumlah anggota DPRD Sumbar mengisyaratkan untuk menentang “pe­rintah” Mendagri yang menyoret sejumlah pos anggaran di APBD, terutama anggaran Hibas Bansos. Sikap ini menindaklanjuti Surat Kepu­tusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemen­dagri) tentang evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Hal ini diakui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano saat dihubungi wartawan, kemarin. Menurut Arkadius lagi, tak semua eva­lusi Kemendagri akan dituruti. Dikatakannya, dalam waktu dekat DPRD bersama Pem­prov  Sumbar memang  akan mengirimkan jawaban  balasan kepada Kemendagri paling lambat, Selasa (6/1).

“Tak semua item  yang dicoret itu akan kita amini. Secepatnya kita akan mengirim jawaban keberatan yang  akan disampaikan sesuai  dengan aturan ,”  tegas Arkadius.

Sementara itu, Ketua Ko­misi V DPRD Sumbar yang menangani bidang kesejah­teraan masyarakat, Mochlasin yang ditemui di ruangannya  Senin (5/1) mengatakan,  peng­hapusan dana hibah dan ban­sos yang disebutkan dalam evaluasi Kemendagri  terhadap APBD Sumbar tidaklah di­laku­kan terhadap semua item.

“Kendati begitu, kita dari DPRD Sumbar  tidak akan menerima begitu saja. Kita akan  bahas masalah ini ber­ sama tim TAPD (Tim Ang­garan Pemerintah Daerah),” ucap anggota dewan dari  Fra­ksi PKS tersebut.

Lebih lanjut ia menga­ta­kan, hasil pembahasan  di tingkat  daerah  tersebut, nanti­nya akan dibawa ke pusat dengan bentuk nota  keberatan  terhadap penghapusan hibah bansos itu sendiri.

“Yang pasti, untuk masalah ini  DPRD akan mem­per­juang­kan agar dana hibah bansos tidak dihapuskan. Jika sampai dihapuskan kasihan masyarakat  yang mem­butuh­kan. Seperti  masyarakat ku­rang mampu saja misalnya, mereka akan makin kesulitan jika bansos di­tiada­kan”  paparnya.

Sementara itu, Sekdaprov Sumbar Ali Asmar selaku Ketua Tim Anggaran Pe­me­rintah Daerah (TAPD) men­yebutkan, tidak seluruh dana Hibah Bansos yang dihapus. Menurutnya, hibah bagi ins­tansi/lembaga yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU), seperti untuk Komite Olah­araga Nasional Indonesia (KO­NI), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Pramuka bisa dipertahankan.

Saat ini Pemerintah Pro­vinsi bersama Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DP­RD) Sumbar tengah mela­kukan rapat intensif untuk memperbaiki struktur APBD 2015.

Khususnya alokasi ang­garan yang dicoret oleh Men­dagri, seperti dana hibah ban­sos, pengadaan barang, dan perjalanan dinas, yang jumlah­nya mencapai Rp300 milliar.

“Terdapat empat tingkatan evaluasi yang dikeluarkan oleh Mendagri terhadap APBD Sumbar 2015. Evaluasi di­maksud masing-masing, ada anggaran yang dilarang, di antaranya biaya perjalanan dinas atau kunjungan kerja anggota DPRD Sumbar yang mencapai Rp65 milliar, serta anggaran hibah bantuan so­sial,” papar Ali Asmar, Senin (5/1) kemarin.

Evaluasi selanjutnya yakni pengurangan dan peng­hitung­an anggaran perjalanan dinas Satuan Kerja Perangkat Dae­rah (SKPD) serta tunjangan pegawai.

Ali Asmar menjelaskan, secara garis besar Pemprov Sumbar mematuhi instruksi Kemendagri. “Untuk itu, ang­garan yang dilarang atau harus dihapus akan dialihkan pada program yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.

Tanggal 8 Januari 2015 mendatang, hasil dari rapat yang dilakukan Pemerintah Provinsi bersama DPRD Su­m­bar dalam mengevaluasi APBD Sumbar 2015 akan disampaikan ke Kemendagri.

Rapat yang dilakukan se­jak Jumat lalu, dan juga dila­kukan pada Senin kemarin adalah dalam menindak­lan­juti  surat keputusan Men­dagri tentang evaluasi APBD.  (h/mg-isr/h/mg-len)

sumber : http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/36976-dprd-isyaratkan-melawan-

INFO PAJAK KENDARAAN

Masukkan Nomor Plat Kendaraan

AGENDA KEGIATAN
    JADWAL SAMSAT KELILING HARI INI
    APBD
    APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.541.809.730
    - Pendapatan Asli Daerah2.082.676.786
    - Dana Perimbangan4.396.280.577
    - Lain-Lain APBD Sah62.852.368
    Belanja Daerah7.497.197.676
    - Belanja Tidak Langsung4.397.042.214
    - Belanja Langsung3.100.155.461
    Pembiayaan470.671.000
    - Penerimaan Pembiayaan377.335.500
    - Pengeluaran Pembiayaan93.335.500
    REALISASI APBD
    Realisasi APBD BULAN 12 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.396.829.956
    - Pendapatan Asli Daerah2.334.922.799
    - Dana Perimbangan4.027.349.115
    - Lain-Lain APBD Sah34.558.041
    Belanja Daerah6.569.769.078
    - Belanja Tidak Langsung3.928.912.945
    - Belanja Langsung2.640.856.134
    Pembayaran481.492.383
    - Penerimaan Pembayaran501.905.483
    - Pengeluaran Pembayaran20.413.100
    INFO SP2D

    Fans Page

    LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

    `