Sumbar Kembali Raih WTP ke Tujuh Kali Secara Berturut Turut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2018 melalui rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (26/4).
Untuk hal ini, Pemerintah Provinsi Sumbar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) . Dengan perolehan ini, Sumbar berhasil mempertahankan  predikat WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut.
Ketua BPK RI Moermahdi Soerja mengatakan, meski meraih WTP bukan berarti tidak ada masalah dalam  pengelolaan keungan daerah. "Saat dilakukan audit ada sejumlah item yang masih menjadi temuan,” ujar Moermahdi.
Dia menjabarkan, sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah provinsi (Pemprov) mulai dari pertanggungjawaban perjananan dinas tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru serta denda keterlambatan atas belanja modal gedung dan bangunan. 
Temuan tersebut, imbuh dia, merupakan temuan kepatuhan sementara untuk temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Interen (SPI), BPK menemukan potensi penerimaan belum dikelola secara maksimal, kesalahan setor atas penerimaan di RSUD Solok serta pencatatan aset yang belum dilakukan secara memadai.
"Sejumlah temuan tersebut tidak mempengaruhi  masalah dalam penyajian laporan keuangan, namun harus diperbaiki,” katanya.
Ia menambahkan, kesuksesan Pemprov Sumbar meraih WTP tujuh kali berturut-turut membuktikan komitmen pemprov dan DPRD Sumbar dalam penyelenggaraan keuangan daerah.
"Kita memberi apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang meraih WTP tujuh kali berturut-turut. Pemprov Sumbar terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik.
Sementara itu , Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan berhasilnya Sumbar meraih WTP ke-7 , merupakan komitmen bersama untuk mengelola keungan daerah dengan menyunjug tinggi azas efesiensi dan akuntabel.
Gubernur, mengakui masih ada sejumlah permasalahan yang masih terjadi dalam persoalan keuangan daerah.
Dari data BPK RI, permasalahan itu adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Memang masih ada yang kecil-kecil kita perbaiki. Dalam dua bulan, semuanya ditargetkan selesai," katanya. 

sumber : https://www.harianhaluan.com/news/detail/73610/sumbar-kembali-raih-wtp%C2%A0

INFO PAJAK KENDARAAN

Masukkan Nomor Plat Kendaraan

AGENDA KEGIATAN
    APBD
    (Rp.000)
    Pendapatan Daerah0
    - Pendapatan Asli Daerah0
    - Dana Perimbangan0
    - Lain-Lain APBD Sah0
    Belanja Daerah0
    - Belanja Tidak Langsung0
    - Belanja Langsung0
    Pembiayaan0
    - Penerimaan Pembiayaan0
    - Pengeluaran Pembiayaan0
    REALISASI APBD
    Realisasi APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.333.921.893
    - Pendapatan Asli Daerah2.224.864.795
    - Dana Perimbangan4.002.552.881
    - Lain-Lain APBD Sah106.504.217
    Belanja Daerah6.383.106.111
    - Belanja Tidak Langsung4.437.497.451
    - Belanja Langsung1.945.608.660
    Pembayaran308.404.594
    - Penerimaan Pembayaran328.404.594
    - Pengeluaran Pembayaran20.000.000
    INFO SP2D

    Fans Page

    LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

    `