Video Confrence Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar dengan Kemendagri RI

Bertempat di Lantai III Kantor Gubernur Sumatera Barat hari Selasa tanggal 19 November 2019 telah dilaksanakan video conference antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Pemerintah Provinsi se-Indonesia dengan tema “ Implementasi PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”

Saat giliran perbincangan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang di wakili oleh Bapak Suhendri, S.Kom, M.SC sebagai Kepala UPTD Sistim Informasi Keuangan Daerah menyampaikan kondisi system yang saat ini tengah berjalan yang di antaranya adalah :

  1. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan aplikasi SIPKD KEMENDAGRI yang telah di gunakan sejak tahun 2009
  2. Aplikasi tersebut juga sudah dilakukan beberapa kostumisasi secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  3. Integrasi Aplikasi SIPKD ini juga telah dilaksanakan dengan beberapa aplikasi lainnya seperti dengan E-Planning ( Bappeda ), SP2D Online ( Bank Nagari ), E-Samsat ( Bakeuda ), E-KTP ( Dukcapil ), E-SPJ ( Kominfo ) dan saat ini sedang di bangun juga integrasi dengan Simbangda ( Biro Kerjasama, Pembangunan Rantau )
  4. Sementara untuk melakukan evaluasi APBD Kab / kota, pihak Provinsi masih mengunakan secara manual.

 

Menanggapi hal tersebut dari Kementerian Dalam Negeri RI yang pada kesempatan tersebut hadir Kepala PUSDATIN Kemendagri, Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Pembangunan Daerah, menyampaikan bahwa saat ini Kemendagri telah membangun aplikasi SIPD ( Sistim Informasi  Pemerintah Daerah ) dimana pada aplikasi tersebut telah merangkum semua kebutuhan Pemerintah Daerah mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan pelaporan bahkan sampai ke tahap evaluasi. Diharapkan dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut yang telah memenuhi aturan tentang PP 12 tahun 2019 dan turunannya akan mempermudah seluruh stackholder baik di tingkat daerah maupun di pusat  untuk mengambil kebijakan secara cepat dan tepat mengingat aplikasi yang katanya berbasis Cloud computing ini mempunyai data yang realtime dan tersentralisasi.

http://dpkd.sumbarprov.go.id/assets/multimedia/2019/11/20/sumbar.jpghttp://dpkd.sumbarprov.go.id/assets/multimedia/2019/11/20/kemendagri.jpg

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Daerah

INFO PAJAK KENDARAAN

Masukkan Nomor Plat Kendaraan

AGENDA KEGIATAN
    APBD
    (Rp.000)
    Pendapatan Daerah0
    - Pendapatan Asli Daerah0
    - Dana Perimbangan0
    - Lain-Lain APBD Sah0
    Belanja Daerah0
    - Belanja Tidak Langsung0
    - Belanja Langsung0
    Pembiayaan0
    - Penerimaan Pembiayaan0
    - Pengeluaran Pembiayaan0
    REALISASI APBD
    Realisasi APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.333.921.893
    - Pendapatan Asli Daerah2.224.864.795
    - Dana Perimbangan4.002.552.881
    - Lain-Lain APBD Sah106.504.217
    Belanja Daerah6.383.106.111
    - Belanja Tidak Langsung4.437.497.451
    - Belanja Langsung1.945.608.660
    Pembayaran308.404.594
    - Penerimaan Pembayaran328.404.594
    - Pengeluaran Pembayaran20.000.000
    INFO SP2D

    Fans Page

    LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

    `