Forum Group Discussion (FGD) Tentang Implementasi Permendagri No 70 Tahun 2019 dan Permendagri No 90 Tahun 2019

Padang (bakeuda), Pada hari senin (2/3/2020) bertempat di aula Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan  kegiatan Forum Group Discussion(FGD) tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peserta yang hadir sebanyak 120 orang adalah Kepala BPKD kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat,  Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dan Narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Acara tersebut di buka oleh kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Zaenuddin, SE, MM yang menyampaikan bahwa Indonesia menuju satu data satu informasi yang disudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lebih Lanjut Zaenuddin mengatakan Pemerintah Daerah dituntut untuk Melakukan pemetaan program dan kegiatan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, artinya Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Menerapkan SIPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dengan melakukan penyesuaian baik sumberdaya aparatur maupun infrastruktur pendukungnya.

Dalam penyampaian materinya Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Bapak Bahri, SSTP, M.Si selaku narasumber mengatakan perencanaan awal dari Indonesia menuju satu data satu Sistem harus memiliki 3 bagian penting yakni Menyesuaikan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dengan UU 23 Tahun 2014, Menyajikan Statistik Kinerja dan Keuangan Nasional Secara Berjenjang, dan Menyajikan informasi Pembangunan dan Keuangan Daerah secara Transparan dan Akuntabel. Pemerintah Daerah harus melakukan pemetaan Program dan kegiatan ke Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Kemendagri melakukan pemutakhiran atas usulan Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan dan PUU.Pada tahun 2020  ini untuk penyusunan APBD tahun 2021 harus mengacu pada Peraturan Pemeritah No.12 Tahun 2019.tambahnya

https://dpkd.sumbarprov.go.id/assets/multimedia/2020/03/02/whatsapp_image_20200302_at_12.28.16.jpeg

Sumber : Bidang AKD Bakeuda Prov Sumbar.

e-SAMSAT SUMBAR ANDROID

INFO PAJAK KENDARAAN

Masukkan Nomor Plat Kendaraan

AGENDA KEGIATAN
    JADWAL SAMSAT KELILING HARI INI
    APBD
    APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.541.809.730
    - Pendapatan Asli Daerah2.082.676.786
    - Dana Perimbangan4.396.280.577
    - Lain-Lain APBD Sah62.852.368
    Belanja Daerah7.497.197.676
    - Belanja Tidak Langsung4.397.042.214
    - Belanja Langsung3.100.155.461
    Pembiayaan470.671.000
    - Penerimaan Pembiayaan377.335.500
    - Pengeluaran Pembiayaan93.335.500
    REALISASI APBD
    Realisasi APBD BULAN 12 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.396.829.956
    - Pendapatan Asli Daerah2.334.922.799
    - Dana Perimbangan4.027.349.115
    - Lain-Lain APBD Sah34.558.041
    Belanja Daerah6.569.769.078
    - Belanja Tidak Langsung3.928.912.945
    - Belanja Langsung2.640.856.134
    Pembayaran481.492.383
    - Penerimaan Pembayaran501.905.483
    - Pengeluaran Pembayaran20.413.100
    INFO SP2D

    Fans Page

    LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

    `