Rapat Monev Koordinasi Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

https://dpkd.sumbarprov.go.id/assets/multimedia/2020/08/04/whatsapp_image_20200804_at_10.33.29.jpeg

KPK-RI membantu memfasilitas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Daerah. Fasilitasi dimaksud secara konkrit disusun dalam suatu rencana aksi pada berbagai kegiatan strategis daerah. Monev terhadap pelaksanaan rencana aksi dimaksud dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan pelaksanaan rencana aksi, mendiskusikan kendala-kendala dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kelancaran rencana aksi. Rapat Koordinsi yang diselenggaran di Gedung Merah Putih KPK-RI 1, Jl. Kuningan Persada No.Kav. 4, RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950. Peserta Rapat Evaluasi dari Sumatera Barat terdiri dari unsur-unsur OPD Inspektorat, Bappeda, Bakeuda, BKD, dan Tarkim dibawah koordinasi Inspektur Sumatera Barat. Rombongan Provinsi Sumatera Barat diterima oleh KPK yand terdiri dari : Bpk. Adriansah Nasution (Coky), Bpk. Sugeng (Kasatgas), Bpk. Hidayat , Bpk. Fasizal, Ibu Laras. Pelaksanan Rapat Evaluasi dilakukan dengan membahas setiap point yang telah disusun diawal tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam matrik rencana aksi yang sudah disepakati bersama.

https://dpkd.sumbarprov.go.id/assets/multimedia/2020/08/04/whatsapp_image_20200804_at_10.33.30.jpeg

adapun hasil evaluasi rencana aksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Perda RTRW Prvinsi Sumatera Barat saat ini dalam proses di kemeterian Dalam Negeri. Untuk itu dokumen yang dibutuhkan untuk rencana aksi dapat melampirkan Perda RTRW yang lama dan draft Perda RTRW yang sedang dalam proses.

- Integrasi aplikasi eSamsat dan SIP-Sakato yang merupakan dukungan untuk implementasi Tax clearance Pajak Kendaraan Bermotor sudah siap dibangun. Sementara itu revisi pergub tentang perizinan sedang dalam proses di biro Hukum. Tax clearance PKB untuk provinsi akan di implementasi pada bulan Oktober 2020 dan jika berjalan lancar selama 2 (dua) bulan maka pada bulan Desember 2020 akan diupayakan untuk dijalankan di kab dan kota di seluruh Sumatera Barat . 

- Juga disampaikan pada kegiatan tersebut evaluasi tentang rencana aksi tahun lalu yang telah berjalan namun masih ditemukan kendala yaitu integrasi eSAmsat dengan eKTP. Kendala dimaksud adalah tidak seluruh eKTP tersedia  datanya pada server eKTP nasional di Dukcapil Kemendagri. Hal ini terjadi karena server eKTP di kab/kota tidak terintegrasi secara real time dengan server eKTP nasional. Rekonsiliasi data antar server eKTP tersebutdilakukan setiap 6 bulan. Untuk masalah ini KPK meminta kronologis masalahnyasecara tertulissebagai bahan bagi KPK untuk melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kemendagri. 

- SIPD (Sistim Informasi Pemerintah Daerah) sebagai aplikasi terbaru pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah juga menjadi pembicaraan serius. KPK juga sudah banyak menerima masukan tentang SIPD ini dan Provinsi Sumatera Barat juga diminta memberikan daftar masalah SIPD sebagai bahan bagi KPK untuk berkoordinasi dengan Kemendagri. 

- KPK-RI meminta untuk dilakukan penghitungan ulang piutang pajak kendaraan provinsi Sumatera Barat sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat. 

- Inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah hendaknya dimunculkan dalam pelaporan terutama inovasi yang tidak mempertemukan antara wajib pajak dan petugas pajak. 

- Menyikapi wabah Covid19 yang dimulai pada bulan Februari 2020 hingga saat ini maka akan dilakukan revisi rencana aksi terutama yang berkaitan dengan kenaikan pajak 30 %. 

- Penataan dan pengelolaan asset daerah diharapkan dilakukan secara intens karena dinilai belum banyak kemajuan dalam pelaksanaanya terutama dalam hal seritifikasi asset daerah. Dalam 2 bulan kedepan diharapkan sertifikasi tersebut terlaksana dalam jumlah yang signifikan dan akan diserahkan secara resmi dalam acara KPK RI di Sumatera Barat.

sumber: UPTD SIKD Prov Sumbar

INFO PAJAK KENDARAAN

Masukkan Nomor Plat Kendaraan

AGENDA KEGIATAN
    APBD
    APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah6.541.809.730
    - Pendapatan Asli Daerah2.082.676.786
    - Dana Perimbangan4.396.280.577
    - Lain-Lain APBD Sah62.852.368
    Belanja Daerah7.497.197.676
    - Belanja Tidak Langsung4.397.042.214
    - Belanja Langsung3.100.155.461
    Pembiayaan470.671.000
    - Penerimaan Pembiayaan377.335.500
    - Pengeluaran Pembiayaan93.335.500
    REALISASI APBD
    Realisasi APBD Tahun 2020 (Rp.000)
    Pendapatan Daerah5.498.517.705
    - Pendapatan Asli Daerah1.843.350.936
    - Dana Perimbangan3.595.674.345
    - Lain-Lain APBD Sah59.492.424
    Belanja Daerah5.038.664.490
    - Belanja Tidak Langsung3.763.166.857
    - Belanja Langsung1.275.497.632
    Pembayaran308.404.594
    - Penerimaan Pembayaran328.404.594
    - Pengeluaran Pembayaran20.000.000
    INFO SP2D

    Fans Page

    LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

    `